Perlawanan Guru Mewujudkan Sekolah Rakyat


SUDARNO (42), Lely Zailani (34), dan Abdul Choliq (39) merupakan sosok guru yang tidak lazim. Mereka tidak takluk terhadap belenggu kekuasaan yang mencengkeram pendidikan. Dengan keberanian melawan, komitmen, dan sumber daya seadanya, mereka menggalang kekuatan warga untuk membangun sekolah murah untuk orang-orang miskin dan terpinggirkan.

SUDARNO dibesarkan di Bingkat, sebuah desa yang terletak di antara perkebunan sawit, sekitar tujuh kilometer dari jalan trans- Sumatera di Kabupaten Deli Mendagi, Sumatera Utara. Desa itu diberi label oleh pemerintah Orde Baru sebagai sarang pendukung Barisan Tani Indonesia, organisasi yang berpayung di bawah Partai Komunis Indonesia (PKI). Label PKI itu menjadi “meterai” turun-temurun bagi warga Bingkat. Label itu telah menutup semua peluang warga Bingkat dan anak cucunya untuk menjadi pegawai negeri, bahkan untuk menjadi buruh tetap perkebunan yang mengepung wilayah desa itu.

pendidikan-alternatif03

Selama puluhan tahun warga Bingkat hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Dalam keputusasaan, mereka pun tidak berminat bersekolah. Buat apa bersekolah bila menjadi buruh kebun pun ditolak?

Sudarno adalah satu kekecualian. Sambil kuliah, ia mengajar sebagai guru lepas di sebuah SMA di Medan. Sudarno mengembangkan gaya sendiri dalam mengajar. Ia mendorong murid-muridnya untuk bersikap kritis. Ia sering mengajak murid-muridnya berkemah sekaligus mengenal kehidupan masyarakat miskin di desa dan kawasan pesisir. Sikap kritis murid-murid yang dididiknya justru membuat ia dimusuhi oleh guru-guru di sekolahnya. Ia harus berpindah-pindah dari satu sekolah ke sekolah lain. Terakhir ia mengajar di Madrasah Aliyah Perbaungan, sebelum akhirnya memutuskan untuk mendirikan sekolah sendiri di kampung halamannya.

“Daripada harus terus-menerus berpindah sekolah, pikir-pikir mending saya membuat sekolah sendiri,” kata Sudarno.

Bersama sejumlah rekannya, juga Lely Zailani yang pernah menjadi muridnya di Madrasah Aliyah Perbaungan, ia mengajak lulusan sekolah dan perguruan tinggi di desa itu untuk mengajar dan mendirikan sekolah. Bersama Abdul Choliq, lulusan IAIN Sumatera Utara, Sudarno memfokuskan kegiatan mengembangkan madrasah tsanawiyah (MTs). Sementara Lely lebih berkonsentrasi menggerakkan ibu-ibu dan mengembangkan sanggar belajar untuk anak-anak prasekolah.

“Bersama Darno, saya berkeliling mendatangi tokoh-tokoh desa dan remaja masjid, meminta dukungan untuk mendirikan MTs. Sempat muncul pertanyaan, mana mungkin di Bingkat didirikan sekolah agama karena masyarakatnya tidak mengenal agama,” kata Choliq.

GAGASAN mendirikan MTs Bingkat akhirnya terwujud tahun 1988, berbekal modal seadanya dengan murid pertama 23 orang. Sekolah itu diselenggarakan secara konvensional, tetapi memberikan sejumlah kursinya untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu.

Tiap akhir semester, murid-murid diajak berkemah untuk mengenal kehidupan masyarakat miskin di daerah lain. Dalam acara kemah itu, siswa diberi motivasi untuk terus belajar dan mereka yang selesai mengikuti ujian diwajibkan mencari calon siswa baru.

“Mereka kami ajak untuk mengenal masyarakat lain yang miskin untuk menumbuhkan keyakinan bahwa nasib mereka bukan yang paling lemah. Masih banyak orang lain yang hidup lebih miskin,” kata Choliq.

Madrasah itu terus berkembang sampai memiliki gedung sendiri. Kini, MTs Bingkat memiliki lebih dari 250 siswa, menampung lulusan SD dan madrasah ibtidaiyah (MI) di desa itu dan wilayah sekitarnya.

Karena banyaknya lulusan MTs, muncul kemudian kebutuhan untuk mendirikan sekolah lanjutan. Setahun setelah Soeharto jatuh berdirilah Madrasah Aliyah (MA) Bingkat, dengan didukung guru-guru dan menggunakan ruang kosong di MTs Bingkat.

Karena jumlah murid terus berkembang, muncul kebutuhan untuk membangun gedung sekolah. Gagasan itu dikomunikasikan dengan sejumlah aktivis organisasi nonpemerintah dan gerakan rakyat di Medan dan wilayah Sumatera Utara. Mereka memberikan dukungan untuk menjadikan MA Bingkat sebagai sekolah kader untuk anak-anak petani dan nelayan.

Untuk biaya pembangunan gedung, Sudarno meminjam uang dari bank. Dana lainnya diperoleh dari sumbangan organisasi-organisasi pendukung dan perorangan. Gedung sekolah yang sangat sederhana pun berdiri, terdiri atas tiga ruang kelas dan satu ruang guru. Di halaman belakang kompleks sekolah seluas 1.400 meter persegi itu dibangun rumah pondokan dan ladang untuk praktik pertanian. Berawal dari 23 murid, MA Bingkat kini menampung 70 siswa dari kalangan petani dan nelayan miskin serta pengungsi dari berbagai wilayah di Sumatera dan Jawa Barat.

Menurut Sudarno, madrasah yang didirikan di Bingkat memang merupakan bentuk perlawanan terhadap sistem pendidikan yang ada. Ia mengaku, perlawanan semacam itu tidak lazim di kalangan guru-guru di Tanah Air. Akan tetapi, bagi mereka perlawanan tersebut bukan sesuatu yang baru karena mereka pernah intens bergaul di kalangan aktivis organisasi nonpemerintah.

Semula, siswa yang datang dari luar daerah ditampung di rumah pondokan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka bekerja menebas di ladang, mencari lipan atau buah pinang. Pada suatu masa, sekolah menyewakan ladang pertanian dan memberi pinjaman kepada siswa untuk mengelola lahan bersangkutan. Sekarang, sebagian besar siswa tinggal bersama keluarga petani di sekitar sekolah. Semua kebutuhan sehari- hari ditanggung oleh keluarga yang ditinggali, tetapi anak-anak tersebut diwajibkan membantu keluarga tersebut mengerjakan pekerjaan rumah atau di ladang.

Kehadiran anak-anak sekolah itu ternyata tidak memberatkan keluarga petani sederhana yang ditinggali. Meski uang belanja kebutuhan sehari-hari meningkat, namun para petani yang menjadi bapak angkat juga terbantu dengan kehadiran anak-anak tersebut. Mereka tidak perlu mengeluarkan biaya mengupah orang untuk membantu pekerjaan di ladang.

“Saya malah jadi tahu bagaimana harus mendidik anak-anak seusia mereka,” kata Suyadi (35). Suyadi memiliki tiga anak kandung yang masih kecil. Dua siswa madrasah tinggal bersamanya: Cecep (22) dan Aslin (23).

Untuk biaya sekolah, kata Sekretaris Organisasi Rakyat Indonesia Iwan Ridwan, mereka mencarikan biaya dari orangtua asuh. Mereka juga menghimpun sumbangan dari individu maupun organisasi-organisasi pendukung. Karena dana terbatas, sekolah itu tidak pernah memiliki rancangan budget tahunan. Begitu ada dana langsung dibelanjakan. Guru- guru sudah biasa menerima gaji terlambat.

BILA Sudarno dan Choliq menggarap anak-anak usia sekolah lanjutan, Lely menggarap pendampingan anak-anak usia prasekolah di desa dengan membentuk Kelompok Kerja Perempuan Desa. Kegiatan mereka dimulai dengan membentuk sanggar belajar untuk anak-anak di Desa Sukasari, Perbaungan. Para aktivis itu kemudian membentuk organisasi nonpemerintah, Hapsari, kependekan dari Harapan Desa Sukasari.

Melalui sanggar belajar prasekolah itu Hapsari berkembang menjadi organisasi nonpemerintah dan kemudian memfasilitasi pendirian organisasi perempuan, serikat petani dan nelayan.

Pendirian sanggar belajar itu, kata Sekretaris Hapsari Mardiana Audi, didasarkan pada keprihatinan terhadap pendidikan anak usia dini yang kurang diperhatikan. Desa Sukasari merupakan wilayah perkebunan. Pagi hari, sekitar pukul 06.00, kebanyakan para ibu telah meninggalkan rumahnya, bekerja menjadi buruh perkebunan. Pulang ke rumah sore hari. “Anak-anak dibiarkan keleleran di rumah,” kata Mardiana.

Sanggar belajar anak Hapsari diawali dari sebuah bilik rumah warga. Sejumlah guru direkrut dari ibu-ibu di desa itu. Setelah sanggar belajar itu berkembang mereka berpindah menempati rumah kosong milik penduduk, sebelum akhirnya desa mendirikan bangunan taman untuk taman kanak-kanak. Berawal dari Desa Sukasari, sanggar- sanggar belajar untuk anak prasekolah itu berkembang di desa-desa lainnya.

Di Desa Boga Besar, ibu-ibu nelayan membentuk sanggar belajar, karena taman kanak (TK) yang ada selain jauh dari tempat mereka tinggal juga uang sekolahnya tidak terjangkau. Sanggar belajar mereka menempati sebuah rumah kontrakan. Tidak ada bangku untuk belajar. Kegiatan sehari-hari dilakukan di atas selembar tikar.
Sanggar belajar di Desa Pematang Pasir sudah cukup berkembang. Sanggar itu menempati sebuah bangunan berdinding bambu dan beratap daun nipah yang dibangun dari pengumpulan zakat di kalangan para aktivis sebesar Rp 2,3 juta.

Sanggar belajar itu kini memiliki 28 murid, diasuh oleh empat guru yang direkrut dari ibu-ibu di desa setempat. Uang sekolahnya tidak lebih Rp 3.000, sebagian besar dibelanjakan untuk makanan tambahan anak-anak.

“Sekolah ini kami bangun bersama-sama. Ada yang menyumbang kayu, bambu, dan lain-lain. Seharian ibu-ibu dikerahkan untuk mencari dan menganyam daun nipah untuk atap,” kata Ema Salama.

Sebagian guru yang mengajar di sanggar belajar itu memang tidak memiliki keahlian dan sertifikat sebagai guru. Mereka adalah ibu rumah tangga yang dimagangkan di sanggar lain yang sudah berjalan. Sebagian sanggar saat ini telah berjalan mandiri, tetapi Hapsari terus mendorong organisasi-organisasi rakyat untuk membentuk sanggar- sanggar belajar baru di desa-desa yang menjadi basis aktivitasnya.

GERAKAN untuk mendirikan sekolah rakyat tidak hanya terjadi di Deli Serdang dan Serdang Bedagai. Sejumlah pengungsi yang mengokupasi lahan yang diklaim sebagai bagian kawasan Taman Nasional Gunung Leuser mendirikan SD dan MTs, setelah bertahun-tahun pemerintah lalai melayani pendidikan anak-anak pengungsi. Serikat Petani Pasunan mendirikan MTs gratis di Desa Sarimukti, di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di Bantul, DI Yogyakarta, sejumlah aktivis mendirikan sekolah untuk tokoh- tokoh masyarakat desa. Di Malang, Jawa Timur, sejumlah aktivis mendirikan sekolah tani.

Di tengah derasnya arus kapitalisme dan komersialisasi pendidikan, mereka memiliki keprihatinan yang sama: bagaimana membebaskan rakyat miskin melalui pendidikan. Mereka bahkan telah membentuk sebuah jaringan sekolah rakyat.

Berbeda dengan sekolah-sekolah alternatif lainnya, jaringan ini tidak mentah-mentah menolak sistem pendidikan formal. Sekolah-sekolah yang bergabung dalam jaringan ini masih mengakui pentingnya ijazah, sekalipun tetap melakukan perlawanan.

“Sejak lama kami menolak sekolah dijadikan label kapital dan dipergunakan untuk mencari keuntungan. Kami juga menolak menjadikan guru sebagai alat kapital dan kekuasaan. Karena itulah pengelolaan sekolah kami berbeda dengan sekolah pada umumnya,” kata Sudarno.

Penulis: P Bambang Wisudo
Sumber: Sekolah Tanpa Batas
Kredit foto: bingkat98.wordpress.com

(Artikel ini pernah dimuat di Harian Kompas,11 Desember 2004)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *