Sekolah Rakyat, Sekolah Anak Pengungsi


ACEH adalah sebuah nama yang mengingatkan akan duka dan luka.

DUKA dan luka itu pula yang membayang di wajah ratusan pengungsi asal Aceh yang terdampar di Taman Nasional Gunung Leuser, Sei Lepan, Sumatera Utara, saat mereka bercerita tentang pengusiran dan pembakaran rumah warga transmigrasi dari tanah Aceh oleh gerombolan bersenjata sekitar tahun 2000. Namun, bila perhatian tertumpah pada korban bencana tsunami, korban bencana kemanusiaan di Aceh itu dibiarkan telantar dalam ketidakpastian.

pendidikanalternatif-01a

Hampir satu setengah tahun anak-anak pengungsi itu dibiarkan tanpa pendidikan. Orangtua mereka sibuk menyingkirkan tunggul dan batang-batang kayu lapuk di antara hamparan tebal ilalang, menanam apa saja yang bisa tumbuh sekadar untuk mengganjal perut atau mencari damar di hutan untuk menyambung hidup. Orangtua mereka memilih mempertaruhkan hidupnya menduduki tanah telantar yang diklaim sebagai bagian kawasan taman nasional setelah negara tidak lagi memedulikan nasib mereka.

Satu setengah tahun tanpa pendidikan, anak-anak itu mulai tumbuh liar. Sehari-hari waktu mereka dihabiskan untuk bertengkar, baku hantam, atau bermain perang-perangan. Kekerasan dan senjata masih terpatri di bawah sadar anak-anak itu.

Mujur, di tengah kehidupan pahit itu, orangtua mereka segera sadar. Keprihatinan terhadap anak-anak yang tumbuh liar menjadi keprihatinan bersama. Di tengah tanah yang tidak bersahabat untuk diolah dan kekhawatiran diusir sewaktu-waktu karena dianggap menduduki kawasan hutan lindung, mereka memutuskan untuk membangun sekolah.

Mengharapkan uluran tangan negara hanya mengundang putus asa. Tidak ada pilihan bagi mereka kecuali membangun sekolah dengan kekuatan sendiri. Sekolah yang dibangun dan dikelola oleh rakyat untuk anak-anak rakyat.

“Biarlah kami hidup sengsara, yang penting anak-anak kami jangan sampai tidak bersekolah,” kata Sukardi Darmo, tokoh pengungsi asal Aceh di areal Barak Induk, Sei Lepan, Sumatera Utara.

Darmo (38), Suyatno (39), dan sejumlah warga malam itu berkumpul. Keprihatinan mereka sama, perilaku anak-anak yang brutal karena tanpa pendidikan. Akan jadi apa anak-anak mereka tanpa sekolah? Mereka pun sepakat mengumpulkan anak-anak untuk belajar membaca dan menulis. Setidaknya, supaya anak itu tidak buta huruf. Saat dikumpulkan, ternyata tidak kurang dari 180 anak usia sekolah dasar (SD) harusnya bersekolah.

Warga bergotong royong membabat ilalang dan meratakan tanah untuk lahan bangunan tempat belajar. Tanpa sepeser pun bantuan dari pemerintah, mereka mengumpulkan papan, bahan bangunan, dan uang. Dalam waktu tidak terlalu lama, berdirilah bangunan kayu tiga ruangan beratap seng. Bangunan itu sangat sederhana, tetapi masih lebih bagus daripada sekolah-sekolah inpres yang lapuk di Banten dan Jawa Barat.

Satu ruang dipergunakan secara paralel untuk dua kelas. Guru- gurunya direkrut dari warga setempat. Pendidikan guru dan pengalaman tidak menjadi syarat. Setelah berjalan beberapa lama, guru-guru itu diberi honorarium ala kadarnya antara Rp 100.000-Rp 200.000 per bulan. Itu pun sering terlambat.

Bulan-bulan pertama mengajar merupakan tantangan berat bagi guru- guru yang sebagian besar belum memiliki pengalaman mengajar. Selain mengajar, mereka juga harus memulihkan kondisi psikologis anak-anak yang mengalami trauma akibat kekerasan yang dialami keluarga mereka selama di Aceh.

“Sedikit-sedikit mereka main pukul, tawuran, suka pada kekerasan. Sebaliknya, kena marah sedikit saja menangis. Sebagian dari mereka memang menyaksikan sendiri ketika rumah mereka didatangi orang-orang bersenjata dan dibakar. Kami menyembuhkan anak-anak dari trauma dengan cara kami masing-masing,” tutur Rolan, guru SD lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Langsa, Aceh.

SEKOLAH yang berdiri atas inisiatif dan kekuatan masyarakat itu tidak hanya bisa berjalan, tetapi juga berkembang. Setelah sekolah itu berjalan, tidak lama kemudian warga kembali bergotong royong membangun tiga ruang kelas dan satu ruang guru.

Semula, anak-anak dibiarkan bersekolah tanpa alas kaki dan seragam. Kini mereka datang berseragam. Sekolah yang didirikan warga transmigran yang terhimpun dalam wadah Petani Indonesia Pengungsi Aceh itu berjalan seperti layaknya sekolah normal.

Setelah berjalan dua tahun, muncul kemudian kebutuhan untuk mendirikan sekolah lanjutan. Warga pun berinisiatif membentuk madrasah tsanawiyah dengan menggunakan bangunan kayu yang semula akan dipergunakan untuk pusat kesehatan masyarakat. Sebagian gurunya direkrut dari warga setempat. Tetapi, untuk sejumlah bidang studi, mereka terpaksa merekrut tenaga honorer. Saat ini madrasah tsanawiyah memiliki 40 murid dari kelas I sampai III.

“Sampai sekarang, belum pernah pemerintah membantu atau memberikan subsidi pada sekolah kami,” kata Suyatno.

Untuk kelangsungan hidup sekolah, tiap murid SD diminta sumbangan Rp 3.000 per bulan. Siswa madrasah dikenai sumbangan Rp 6.000 per bulan. Sejumlah 15 murid dibebaskan dari sumbangan sekolah, bahkan seluruh kebutuhannya, dari seragam sampai alat tulis, ditanggung bersama oleh warga setempat. Total biaya yang dibutuhkan untuk dua sekolah dengan 220 murid itu sekitar Rp 3 juta per bulan. Sejumlah sumbangan pribadi dan dukungan dari organisasi-organisasi nonpemerintah dihimpun untuk menutup defisit anggaran sekolah.

Misno, guru Bahasa Arab di madrasah, terusir dari Peurelak, Aceh, tahun 2000 meski ia beristrikan penduduk asli Aceh. Ia memberanikan diri mengisi kekosongan guru Bahasa Arab karena pernah jadi guru mengaji. Misno menyatakan, sewaktu-waktu ia bersedia digusur bila ada guru yang lebih berkompeten mengajar.

“Ibarat mobil mogok, kami harus mendorong dulu. Kalau bisa bantu- bantu, saya akan lakukan, tetapi kalau tidak digunakan lagi juga tidak apa-apa. Yang penting anak-anak bisa terus belajar,” ujar Misno, yang mengandalkan hidupnya dari bertani dan memperbaiki sepeda motor.

KESUNGGUHAN warga transmigran asal Aceh untuk membangun sekolah ditunjukkan dengan kemauan warga menyediakan tanah bengkok bagi sekolah. Halaman di belakang madrasah, bergotong royong dengan murid, ditanami pisang. Mereka membuka lahan guna ditanami tanaman keras untuk menopang kebutuhan sekolah dalam jangka panjang.

Ironisnya, inisiatif yang tumbuh dari bawah itu tidak diakui pemerintah. Dinas Pendidikan Kabupaten Binjai, Sumatera Utara, sampai Departemen Pendidikan Nasional menolak memberikan pengakuan terhadap sekolah tersebut. Alasannya semata-mata karena tidak ada secarik kertas yang memberikan petunjuk legalitas status tanah tempat bangunan sekolah berdiri. Padahal, menurut undang-undang, pemerintahlah yang berkewajiban menyediakan pelayanan pendidikan bagi anak-anak pada usia wajib belajar.

Menurut Katino, wakil kepala SD, sekolahnya terpaksa menginduk ke SD Negeri Aman Damai. Pemerintah hanya mengakui murid-muridnya sebagai murid SD Negeri Aman Damai sehingga rapor, ujian, dan lain- lainnya secara administratif harus mengikuti sekolah induk.

Keengganan pemerintah mengakui keberadaan SD dan madrasah tsnawiyah sama persis dengan keengganan pemerintah mengakui keberadaan ratusan pengungsi asal Aceh yang sekarang membangun harapan di atas areal yang disebut-sebut sebagai bagian kawasan Taman Nasional Gunung Leuser.

Atas nama hutan tropis, legalitas, dan kekuasaan, bisa-bisa seluruh harapan dan pengorbanan warga pengungsi asal Aceh sia-sia. Saat itulah bencana kemanusiaan berulang.

Aceh hanya akan menyisakan duka.

Penulis: P Bambang Wisudo
Sumber: Sekolah Tanpa Batas

(Artikel ini pernah dimuat di Harian Kompas, 26 Januari 2005)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *